Sempurnanya Komersialisasi Dunia Pendidikan , PTN-BH

 

         Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN–BH) telah lama menuai pro kontra dikalangan mahasiswa di kampus dan juga dikalangan masyarakat di luar kampus. Aksi protes terhadap kebijakan PTN-BH baru-baru ini terjadi di Kampus Merah, Universitas Hasanuddin. Aksi protes dilakukan tepat saat Unhas menjadi tuan rumah, Forum Majelis Wali Amanat 11 PTN BH yang dilaksanakan pada tanggal 12-13 Februari di Gedung Center of Microfinance. Massa aksi meminta Kampus Merah itu mundur dari statusnya sebagai PTN-BH. Universitas Hasanuddin sebenarnya telah lama menyandang statusnya sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2017 (IdentitasUnhas, 13 Februari 2020).

         Istilah PTN-BH pertama kali tertuang dalam UU No 12 Tahun 2012 pasal 65  ayat 1 dikatakan bahwa penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh menteri kepada PTN dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu. DalamUU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 53, lembaga pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat harus berbentuk Badan Hukum Pendidikan (BHP). Selain itu dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang bentuk dan mekanisme pendanaan perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai objek hukum yang otonom.

         Sumber pendanaan pendidikan dalam pasal  47ayat 2 adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam pasal 49 ayat 3, pendanaan pendidikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada lembaga pendidikan diberikan dalam hibah. Sedangkan peran masyarakat yang dinyatakan oleh pasal 54 ayat 2, yakni masyarakat memiliki peran sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat dijelaskanoleh pasal 54 ayat 1 yaitu individu, masyarakat, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.

         Akibat dari PTN yang berubah status menjadi PTN-BH adalah perguruan tinggi memiliki kewenangan mengatur bidang akademik dan non-akademiknya. Akibatnya perguruan tinggi yang berstatus PTN-BH harus mencari sumber pembiayaan pendidikan dan mengkomersilkan sarana-sarana pendidikan yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut. Dalam hal pembiayaan, bukan tidak mungkin perguruan tinggi akan meningkatkan biaya pendidikan bagi mahasisiwa demi mendapatkan biaya pengelolaan kampus, walaupun dalam penetepan biaya pendidikan,kampus tetap harus berkonsultasi dengan menteri dengan mempertimbangkan ekonomi mahasiswa dan pihak yang akan membiayai pendidikan mahasiswa. PTN-BH adalah upaya komersalisasi pendidikan karena kewenangan PTN-BH dalam mengurusi sendiri bidang akademik dan non akademiknya tersebut adalah upaya pengurangan dan penghapusan subsidi pemerintah terhadap sektor pendidikan.

         PTN-BH bisa dikatakan sebagai wujud dari lepas tangannya pemerintah dalam urusan pendidikan dengan melepaskan harga dan biaya kepada mekanisme pasar dan kebutuhan korporasi. Kampus pun menjadi lahan bisnis dimana kampus dapat langsung  bekerja sama dengan industry. Tidak ada sekat atau jalur yang ditempuh agar bisa bekerja sama dengan industry baik dalam maupun luar negeri. Hal inilah yang mengantarkan pada sempurnanya liberalisasi pendidikan. Kerjasama yang dilakukan kampus dengan pihak industri justru memudahkan korporasi menguasai dunia kampus. Kerja sama dengan PBB, BUMN, atau BUMD dan perusahaan industri lainnya akan memudahkan perubahan kebijakan kurikulum sesuai dengan keinginan mereka.

         Penyelenggaraan pendidikan seharusnya menjalankan Tri dharma PerguruanTinggi sesuai Pasal 1 angka 9 UU No 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Tri dharma PerguruanTinggi yang selanjutnya disebut Tri dharma adalah kewajiban perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pengabdian dalam tri dharma adalah untuk masyarakat bukanlah untuk korporasi sehingga sudah jelas letak kesalahan dari PTN-BH yang melepaskan pengelolaan perguruan tinggi pada mekanisme pasar. Mengkritisi PTN-BH berarti juga mengkritisi kebijakan kampus merdeka yang baru-baru ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim dimana salah satu programnya diantara tiga program lainnya adalah memudahkan kampus atau perguruan tinggi negeri berubah status menjadi PTN-BH.

 

 

Pendidikan Dalam Dunia Islam

         Berbeda halnya dengan system pendidikan saat ini, Islam punya system pendidikan tersendiri dan memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan dan kaum intelektual. Islam sangat menghargai ketinggian ilmu dan juga para penuntut ilmu termasuk didalamnya tujuan dari ilmu tersebut atau penerapan ilmu tersebut. Dalam negara Islam, masalah pendidikan adalah hal yang sangat diperhatikan oleh negara. Pemerintah tidak pernah ragu dalam mengeluarkan biaya banyak untuk kemajuan pendidikan dan teknologi. Selain itu penelitian-penelitian yang dilakukan di dunia pendidikan semata-semata untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan lainnya seperti yang terjadi saat ini dimana pendidikan dan penelitian tidak ditujukan untuk kepentingan umat tapi untuk kebutuhan pasar dan korporasi.

         Kemajuan bidang pendidikan di negeri Islam bias dilihat di Baghdad dan Andalusia pada zaman kekhalifahan Abbasiyah yang bahkan menjadi kiblat seantero dunia dalam hal pendidikan. Banyak ilmuan besar yang lahir dari peradaban ini diantaranya Ibnu Sina, Al Kindi, Al Farabi, Imam Al Ghazali dan tokoh-tokoh lainnya. Mereka adalah ilmuwan besar tapi juga seorang ahli ilmu agama. Inilah yang menjadi ciri khas dari pelajar kaum muslim dibawah negera Islam. Mereka adalah ilmuwan besar tapi juga unggul dalam ilmu agama. Dengan kemegahan pengelolaan negara menggunakan hukum Islam termasuk di dalamnya pengelolaan bidang pendidikan menjadikan negara Islam sebagai peradaban yang menyilaukan mata penduduk dunia dan berbondong-bondong menuntut ilmu kesana. Itulah sebabnya, Philip K. Hitti menyebut Baghdad dan Andalusia sebagai kota Intelektual dalam karyanya History Of Arabs.

   

   Wallahu’alam bissawab

 

ZAINAB

C011171046

(Aktivis Dakwah BMI, Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *